MATARAM, RadarNTB.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) resmi memulai reformasi besar-besaran di sektor pendidikan. Di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri (Dinda, panggilan akrab Wagub, arah pendidikan NTB kini difokuskan pada pemerataan kualitas SMK, penguatan pendidikan inklusif, hingga penuntasan sengkarut data anak putus sekolah.
Langkah strategis tersebut dimatangkan dalam Rapat Terbatas (Ratas) Bidang Pendidikan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Lalu Muhamad Iqbal di ruang kerjanya, Senin (18/5/2026). Rapat krusial ini dihadiri oleh jajaran penting, mulai dari Sekda NTB, Kepala Dinas Dikpora, Kepala Bappeda, hingga sejumlah kepala dinas terkait lainnya.
Dalam arahannya, Gubernur Lalu Iqbal menegaskan bahwa persoalan pendidikan di NTB tidak bisa lagi diselesaikan secara parsial atau ego sektoral.
“Seluruh perangkat daerah harus bekerja secara terintegrasi. Pembangunan pendidikan di NTB wajib selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat serta program prioritas nasional,” tegas Gubernur Iqbal.
Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik (Aka), mengungkapkan salah satu gebrakan yang siap diuji coba adalah pemerataan kualitas SMK melalui skema Golden Ticket dan Silver Ticket.
Program ini didesain untuk mendongkrak mutu SMK yang masih tertinggal, terutama yang berada di wilayah pinggiran, dengan cara menempatkan kepala sekolah (kepsek) berprestasi di sana.
“Kepala sekolah yang terbukti sukses membangun prestasi, memperkuat kemitraan dengan industri, dan mencetak lulusan siap kerja, akan diberikan tantangan memimpin sekolah yang belum berkembang. Menariknya, mereka diperbolehkan membawa dua guru terbaiknya sebagai tim pendamping dengan dukungan insentif khusus,” jelas Aka.
Aka menambahkan, Iqbal Dinda ingin budaya kerja yang baik dan keberhasilan di satu sekolah unggulan dapat ditransfer ke sekolah lain agar kualitas SMK di Bumi Gora tumbuh merata. Saat ini, Dinas Dikpora NTB tengah mengebut penyusunan petunjuk teknis (juknis) regulasi tersebut.
Selain tata kelola, Pemprov NTB dibawah kepemimpinan Iqbal Dinda juga akan merombak arah pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja internasional. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) diminta memperkuat sertifikasi kompetensi lulusan, program Global Classes, hingga memperluas keran magang ke Jepang.
Tidak hanya itu, Gubernur Iqbal meminta evaluasi total terhadap jurusan-jurusan SMK yang ada saat ini agar adaptif dengan potensi ekonomi daerah masing-masing.
“Daerah pertambangan, misalnya, harus memiliki jurusan yang relevan dengan industri pertambangan. Begitu juga daerah pariwisata atau agrobisnis. Harus menyesuaikan dengan potensi wilayahnya agar ada kekhususan sesuai karakter daerah,” cetus mantan Duta Besar RI untuk Turki tersebut.
Di sisi lain, rapat tersebut juga membongkar fakta mengejutkan terkait tingginya angka statistik anak putus sekolah di NTB. Setelah ditelusuri, tingginya angka tersebut rupanya dipicu oleh tidak sinkronnya sistem pendataan antara Data Pokok Pendidikan (Dapodik) milik Kemendikbud dan sistem EMIS di bawah Kementerian Agama.
Akibatnya, ribuan santri yang sebenarnya sedang menimba ilmu di pondok pesantren tidak tercatat di Dapodik dan otomatis diklasifikasikan secara keliru sebagai anak putus sekolah.
“Pak Gubernur menegaskan yang harus diselesaikan bukan sekadar memoles angka statistik, tetapi memastikan seluruh anak NTB benar-benar mendapatkan hak akses pendidikan,” kata Aka.
Untuk mengakhiri sengkarut data ini, Pemprov NTB langsung membentuk tim kecil lintas sektor guna melakukan sinkronisasi data makro keagamaan dan pendidikan formal. Sementara bagi anak yang benar-benar putus sekolah, jalur pendidikan alternatif seperti PKBM, SMK Terbuka, dan program PEPSI akan diperkuat kembali.
Terakhir, sebagai wujud komitmen terhadap pendidikan inklusif, Dinas Sosial dan P3A diperintahkan mempertajam pendataan anak disabilitas dan pekerja anak agar mendapatkan hak sekolah yang setara.
Pemprov NTB juga tengah membuka peluang komunikasi dengan pemerintah pusat untuk membangun Sekolah Luar Biasa (SLB) baru di sejumlah titik strategis. Hebatnya, peran kader Posyandu di tingkat desa dan kelurahan ke depan akan diperluas guna membantu menyisir anak-anak rawan putus sekolah.
“Gubernur ingin pendidikan di NTB benar-benar membumi, terkoneksi dengan dunia kerja, tanggap terhadap kondisi sosial, dan menjamin masa depan generasi muda kita,” pungkas Aka. (RadarNTB)
