MATARAM, radarntb.com – Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Gita Ariadi, dalam keterangan persnya mengatak, pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) merupakan dokumen krusial dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Ia uga menekankan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pedoman utama yang harus disusun secara inklusif dan partisipatif.
Penyusunan ini penting sebagai fondasi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, seperti yang diungkapkan pada pertemuan di ruang kerja Sekda NTB pada Rabu, 9 April 2025.
“Saya berharap agar para kepala OPD memberikan data informasi yang akurat sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas kedepannya sehingga mampu menampung aspirasi masyarakat,” ucap Miq Gita sapan akrabnya.
NTB juga telah menetapkan visi NTB Emas 2045 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025-2045. Visi ini bertujuan menciptakan NTB sebagai provinsi kepulauan yang maju, kuat, aman, berkelanjutan, dan sejahtera.
Untuk mewujudkan rencana tersebut, penyusunan dokumen RPJMD perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, terutama para kepala OPD yang diharapkan dapat memberikan data yang akurat dan berkualitas.
“Saya berharap agar para kepala OPD memberikan data informasi yang akurat sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas kedepannya sehingga mampu menampung aspirasi masyarakat,” ucap Miq Gita sapan akrabnya.
“Kita harus menguatkan kualitas dokumen dengan menyiapkan program yang memang strategis dan menjadi solusi atas berbagai persoalan pembangunan,” imbuhnya.
Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih, Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri, menetapkan visi pembangunan NTB 2025-2029, yaitu ‘NTB Bangkit Bersama Menuju Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia’.
Tiga isu utama menjadi prioritas pembangunan, yaitu pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan NTB sebagai destinasi wisata dunia.
Ini menjadi tantangan pemerintah untuk mengubah pola pikir dari yang berorientasi anggaran menjadi berorientasi program, demi solusi atas berbagai persoalan pembangunan yang ada.
