LOMBOK UTARA, RadarNTB.com — Pembangunan ekonomi yang masif di kawasan Labuan Carik kini berada di persimpangan jalan. Pemerintah Provinsi NTB melalui juru bicaranya, Ahsanul Khalik (Aka), meluncurkan gagasan strategis bertajuk “Nyangkar Carik” sebagai upaya menata ulang ruang hidup masyarakat Bayan tanpa mencabut akar budayanya.
Dalam FGD yang digelar di Indragiri Camp Bayan, Minggu (5/4/2026), Aka mengingatkan bahwa jika batas-batas adat tidak segera ditetapkan, maka hukum pasarlah yang akan menghapus identitas Bayan selamanya.
Perubahan fungsi Labuan Carik dari ruang sakral-historis menjadi pusat logistik dan ekonomi memicu kekhawatiran mendalam. Ahsanul Khalik mendiagnosa adanya tiga krisis yang menghantui masyarakat adat Bayan: Krisis Ruang, Krisis Nilai, dan Krisis Kelembagaan.
“Ekonomi hari ini hidup, tetapi adat hidup segan mati tak mau. Jika kita tidak menetapkan batas hari ini, maka pasarlah yang akan menentukan, dan saat itu terjadi, adat tidak lagi punya ruang,” tegas Aka dengan lugas.
Melalui pendekatan “Nyangkar Carik”, Pemprov NTB mendorong rekonstruksi tata ruang yang membagi kawasan menjadi tiga zona utama:
Pertama, Zona Sakral: Kawasan yang murni untuk ritual dan penghormatan leluhur, kedua Zona Sosial-Budaya: Ruang interaksi masyarakat berbasis kearifan lokal, dan ketiga Zona Ekonomi: Kawasan aktivitas bisnis yang tetap dipagari oleh aturan adat.
Strategi ini memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan kencang tanpa harus memutus praktik ritual seperti Selamat Labuan yang mulai memudar.
Salah satu poin krusial dalam gerakan ini adalah revitalisasi kelembagaan. Pemprov mendorong pengaktifan kembali peran Amaq Lokak Syahbandar (Syahbandar Adat) dan penguatan Awik-awik (hukum adat).
Aka menegaskan bahwa pemerintah hadir bukan untuk mengambil alih peran adat, melainkan sebagai fasilitator yang memperkuat fondasinya. “Tanpa identitas budaya, Carik hanya menjadi ruang ekonomi biasa. Dengan adat, ia memiliki nilai ekonomi tinggi yang tidak bisa digantikan,” tambahnya.
Inisiator kegiatan, Ari Garmono, menyebut “Nyangkar Carik” bukan sekadar nostalgia masa lalu, melainkan upaya menyambungkan kembali adat dengan kehidupan modern. Sejumlah langkah konkret pun dirumuskan, mulai dari pengembangan pendidikan adat hingga pembentukan model tata kelola kawasan berbasis kearifan lokal.
Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, dan tokoh adat Lalu M. Husni Ansyori juga sepakat bahwa integrasi aktivitas transportasi dan ekonomi harus selaras dengan nilai-nilai hidup masyarakat Bayan.
“Kita tidak sedang memilih antara adat atau pembangunan. Kita sedang memastikan pembangunan tetap memiliki akar. Nyangkar Carik adalah jalan untuk itu,” pungkas Aka.
