TANJUNG radarntb.com- Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah terpilih sebagai pilot project untuk Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) di NTB.
Inisiatif ini diluncurkan untuk mempercepat pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana kabupaten/kota, mempercepat waktu respon Pemda dalam memberikan layanan minimal penanggulangan bencana kepada masyarakat di daerah rawan, serta memberikan acuan bagi keterlibatan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kecamatan.
Kegiatan sosialisasi dan uji coba pertama ini dilaksanakan oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah KLU, Anding Duwi Cahyadi, di Aula Kantor Bupati, Rabu, 12 Juni 2024.
Hadir dalam kegiatan ini antara lain Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Benny Sumitra, Kabag Ops Polres Lombok Utara, Kompol Burhanudin, Kepala BPBD KLU M. Zaldi Rahadian, Camat se-KLU, serta undangan lainnya.
Sekda KLU, Anding Duwi Cahyadi menyampaikan bahwa KLU terus berbenah untuk membangun ketangguhan bencana dengan berbagai pendekatan, baik yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan maupun melalui program-program yang berorientasi pada penguatan kesiapsiagaan masyarakat.
“Kami sepenuhnya menyadari bahwa urusan bencana adalah urusan yang perlu melibatkan banyak pihak, baik dalam penyusunan perencanaan, maupun implementasi pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu, kami menyambut baik segala bentuk dukungan yang diberikan pada KLU dalam urusan pengurangan risiko bencana,” kata Anding.
Pemerintah Daerah KLU telah mengupayakan berbagai inovasi untuk menunjang pengurangan risiko bencana, di mana kecamatan kerap kali tidak dimaksimalkan perannya dalam penanganan bencana.
“Dalam kenyataannya, kecamatan memiliki peran strategis untuk mendorong ketangguhan bencana di masyarakat. Kejadian bencana biasanya tidak mengenal batas administratif, dan kerap kali terjadi lintas batas antar desa,” tuturnya.
Lebih lanjut, konsep gerakan Kencana dirumuskan dengan memperhatikan lingkup manajemen penanggulangan bencana yang difokuskan pada pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana kabupaten/kota, dan lingkup tugas Camat sebagai pemimpin perangkat kecamatan.
Kalak BPBD M. Zaldy menyampaikan bahwa mengingat pusat bencana gempa bumi yang terjadi di NTB pada tahun 2018 adalah KLU, untuk itu Pemda melalui BPBD sangat giat dalam memperkuat kesiap siagaan penanggulangan bencana.
Banyak hal yang telah dilakukan diantaranya, KLU telah menyelesaikan kajian resiko bencana pada tahun 2021, telah menyusun rencana penanggulangan bencana, membentuk regulasi tentang penanggulangan bencana, dan masih banyak lagi, hal tersebut meningkatkan semangat pihaknya bersama tentang penanggulangan dan penanganan bencana di Lombok Utara.
“Luasnya lingkup pelayanan SPM Sub-Urusan Bencana membutuhkan dukungan seluruh pihak dalam penerapannya,” tandasnya.
Lebih lanjut kata Zaldy, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah BPBD melibatkan perangkat daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Kecamatan sebagai perangkat daerah yang paling bersentuhan langsung dengan masyarakat memiliki peran strategis untuk memfasilitasi percepatan dan memastikan keterpenuhan layanan SPM Sub-Urusan Bencana di wilayahnya.
“Peran serta seluruh stake holder sangat diperlukan mengingat penanggulangan dan penanganan bencana merupakan tanggungjawab seluruh pihak,” katanya.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatangan Pernyataan Keikutsertaan Gerakan Nasional Kecamatan Tangguh Bencana, antara Sekda KLU dengan Camat Pemenang. (Ten*)
