MATARAM, radarntb.com – Setahun menakhodai Nusa Tenggara Barat, duet Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri (Miq Iqbal – Umi Dinda) sukses mencetak dua rapor hijau di tengah bayang-bayang tantangan fiskal daerah salah satunya Utang BLUD lunas 100%.
Pemprov NTB tidak hanya berhasil melunasi seluruh kewajiban utang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tetapi juga optimistis mampu menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di atas target nasional sebesar 85 persen.
Optimisme ini dilontarkan langsung oleh Gubernur NTB yang akrab disapa Miq Iqbal, usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov NTB Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Utama, Jumat (5/6/2026).
Bagi Miq Iqbal, LHP BPK tahun ini sangat krusial dan bermakna strategis. Pasalnya, ini adalah audit pertama yang merekam penuh kinerja murni dari roda pemerintahan yang ia pimpin bersama Umi Dinda sepanjang tahun 2025.
“Ini adalah pemeriksaan pertama terhadap hasil kerja yang sepenuhnya kami laksanakan selama tahun 2025. Hasil pemeriksaan ini menjadi cerminan dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang kami bangun,” tegas Miq Iqbal.
Ia memastikan seluruh catatan dan rekomendasi dari BPK akan dieksekusi secara serius dan terukur demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Insya Allah akan kami tindak lanjuti semua. Kami sangat optimistis capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi ini bisa berada di atas 85 persen, melampaui target nasional,” imbuhnya.
Komitmen bersih-bersih keuangan ini dibuktikan dengan langkah konkret pembenahan fiskal. Masalah utang daerah yang selama beberapa tahun terakhir menjadi beban dan perhatian publik, kini mulai menemui titik terang yang melegakan.
Miq Iqbal mengungkapkan, seluruh utang pemerintah daerah—baik utang langsung Pemprov maupun utang pada BLUD—telah diselesaikan sesuai target. Salah satu yang paling signifikan adalah utang pada RSUP Provinsi NTB.
“Kita sudah menyelesaikan utang, baik utang langsung Pemprov maupun utang di BLUD. Khususnya di RSUP, alhamdulillah sesuai target, akhir bulan lalu sudah selesai 100 persen,” ungkap mantan Dubes RI untuk Turki ini.
Bagi Miq Iqbal, melunasi utang-utang ini bukan sekadar mengejar prestasi administratif, melainkan langkah vital untuk membangun kembali fondasi keuangan NTB yang lebih sehat, disiplin, dan berkelanjutan.
Guna memagari anggaran daerah ke depan, Pemprov NTB juga menyuntikkan tambahan anggaran pengawasan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Baginya, setiap rupiah APBD NTB tidak boleh bocor dan harus kembali menjadi manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat Bumi Gora.
