MATARAM, radarntb.com-Pemprov NTB optimis bisa memenangkan peninjauan kembali (PK) kedua terkait sengketa aset Gedung Wanita dan Kantor Bawaslu NTB. Kepala Biro Hukum Setda NTB Lalu Rudy Gunawan menegaskan keyakinan itu bukan tanpa alasan. “Kami yakin 99 persen,” ujar Rudy.
Menurut Rudy, posisi hukum penggugat sangat lemah, terutama setelah terbukti menggunakan surat palsu. Dalam kasus pidana, penggugat bahkan sudah dijatuhi hukuman lima bulan penjara. Fakta ini, kata Rudy, menjadi senjata kuat bagi Pemprov NTB untuk memenangkan sengketa tersebut.
Saat ini, pihak penggugat dikabarkan tengah mengajukan kasasi. Pemprov NTB pun memilih menunggu kepastian hukum sebelum melayangkan PK kedua. Meski demikian, Rudy memastikan persiapan mereka sudah matang.
“Untuk PK ini, kami sudah siap tempur. Kami libatkan akademisi, ahli hukum, serta Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam penyusunan memori PK. Tinggal tunggu waktu yang tepat,” jelasnya.
Bagi Rudy, kemenangan dalam perkara ini akan menjadi tambahan prestasi bagi Biro Hukum Setda NTB yang selama ini aktif mempertahankan aset daerah. “Kalau ini berhasil, Kantor Bawaslu akan jadi aset ketujuh yang berhasil kami selamatkan,” ucapnya penuh optimisme.
Meski demikian, Rudy mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terkait penataan dan sertifikasi aset milik Pemprov NTB. Ia menekankan pentingnya peran BPKAD dan seluruh OPD dalam mempercepat proses sertifikasi.
“Kalau sudah bersertifikat, aset itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Jangan dibiarkan terlantar,” katanya.
Rudy tak menampik bahwa selama ini ada kelalaian dalam pengelolaan aset daerah, yang akhirnya memicu klaim sepihak dari masyarakat. “Jangan dibiarkan begitu saja, harus kita tata dengan baik. Kalau lalai, ya begini jadinya,” tandasnya.
