MATARAM, radarntb.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi tancap gas dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program inovatif gerakan Desa Berdaya NTB. Program ini bukan sekadar bagi-bagi bantuan, melainkan sebuah gerakan transformasi untuk mengubah desa dari objek pembangunan menjadi subjek yang mandiri dan produktif.
Ketua Tim Ahli Gubernur NTB untuk Percepatan Pembangunan, Dr. Adhar Hakim, SH., MH, menegaskan bahwa penanganan kemiskinan di NTB kini tidak bisa lagi menggunakan cara lama yang seragam.
“NTB masih masuk dalam 10 wilayah dengan tingkat kemiskinan absolut tertinggi. Karena itu, penanganannya harus lebih tajam, terarah, dan berbasis karakter unik di masing-masing desa,” ujar Adhar.
Program Desa Berdaya ini berdiri di atas dua pilar utama yang sangat spesifik:
-
Pilar Pertama: Fokus pada 106 desa miskin ekstrem. Pada tahap awal, 40 desa dengan total 19.052 jiwa akan mendapatkan pendampingan intensif selama dua tahun. Rasio pendampingnya pun ketat: satu pendamping untuk 50 kepala keluarga.
-
Pilar Kedua: Pengembangan potensi unggulan di seluruh wilayah NTB yang mencakup 1.166 desa dan kelurahan.
Salah satu terobosan dalam program ini adalah pendekatan graduasi. Artinya, intervensi yang diberikan memiliki batas waktu (2-3 tahun) dengan target yang jelas: rumah tangga miskin harus mampu keluar dari garis kemiskinan secara berkelanjutan melalui transfer aset, coaching, dan penguatan ekonomi.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov NTB menyiapkan 20 Tema Desa, di antaranya:
-
Desa Tanpa Kemiskinan & Desa Mandiri Pangan.
-
Desa Wisata Maju & Desa Ekspor.
-
Desa Bebas Stunting & Desa Sadar Pajak.
-
Desa Digital, Desa Hijau, hingga Desa Inklusi.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si, menekankan pentingnya sinergi. Ia menyebut “orkestrasi” adalah kunci agar program ini masuk dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD 2025-2029).
“Ini strategi jangka panjang. Kita ingin memperkuat kemandirian desa agar selaras dengan visi NTB Makmur Mendunia,” tegas Nelly.
Senada dengan hal itu, Kepala BPSDMD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si, menjelaskan bahwa pihaknya kini tengah gencar melakukan coaching dan mentoring bagi aparat desa. Tujuannya agar aparat desa mampu menyusun program yang berbasis data nyata, bukan sekadar asumsi.
Widyaiswara Ahli Utama BPSDMD NTB, Ir. H. Akhmad Makchul, M.Si, menambahkan bahwa langkah awal timnya adalah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemetaan masalah lewat Focus Group Discussion (FGD).
“Desa tidak boleh lagi diposisikan sebagai wilayah tertinggal, tapi sebagai wilayah ekonomi yang punya potensi tumbuh. Kita identifikasi masalahnya, lalu susun Rencana Aksi Pemberdayaan Desa (RAPD/K) bersama masyarakat,” jelasnya.
Dengan kolaborasi lintas sektor ini, Pemprov NTB optimis angka kemiskinan ekstrem akan turun drastis, sekaligus menciptakan ekosistem desa yang tidak lagi bergantung pada bantuan pusat, melainkan kuat di atas kaki sendiri.
