Mataram, radarntb.com – Divisi Humas (Divhumas) Polri melalui Penerangan, Informasi dan Dokumentasi (PID) menggelar uji konsekuensi bagi pengemban fungsi PID di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) dan Polres jajaran pada Rabu (23/4/2025).
Bertempat di salah satu hotel di Kota Mataram, acara sehari penuh ini memiliki misi penting, yakni memastikan alur informasi yang disampaikan Polri kepada masyarakat adalah informasi yang akurat, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tujuan pelaksanaan uji konsekuensi ini, untuk merumuskan informasi-informasi yang nantinya dikecualikan di Satker jajaran Polda NTB,” tegas Karo PID Divhumas Polri Brigjen Pol Tjahyono Saputro, yang hadir mewakili Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho dalam egiatan tersebut.
Tjahyono lebih lanjut menjelaskan bahwa target utama dari kegiatan ini adalah agar setiap Satuan Kerja (Satker) terutama PID di Polda NTB dan Polres jajaran mampu merumuskan informasi yang dikecualikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Kegiatan strategis ini bukan hanya menjadi agenda Polda NTB semata. Ini adalah program nasional yang digagas oleh Divhumas Polri, dan NTB menjadi lokasi ke-28 dari serangkaian kegiatan serupa di seluruh Indonesia.
Menyambut inisiatif tersebut, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Kapolda NTB) Irjen Pol Hadi Gunawan menaruh harapan besar agar seluruh anggota Polri di NTB yang mengemban fungsi kehumasan dapat menyajikan informasi yang akurat dan benar kepada masyarakat setelah mengikuti program ini.
“Kita mengharapkan anggota Polri dalam memberikan penjelasan informasi kepada masyarakat adalah informasi yang benar dan sudah diverifikasi sehingga bisa diyakini bahwa informasi itu adalah benar,” ujar Kapolda Hadi.
Langkah “uji konsekuensi” ini menjadi sinyal kuat komitmen Polri dalam menjaga kredibilitas informasi yang disampaikan kepada publik.
Dengan mempersiapkan para pengemban fungsi PID secara matang, diharapkan tercipta komunikasi yang efektif, transparan, dan terpercaya antara Polri dan masyarakat Nusa Tenggara Barat.
“Harapannya, mereka harus mengikuti dengan baik, karena ini bisa berefek negatif kepada Polri kalau mereka memberikan penjelasan yang keliru, salah, dan sebagainya,” pungkasnya.
