SELONG, radarntb.com – Menanggapi jeritan masyarakat terkait meroketnya harga dan sulitnya mendapatkan gas elpiji 3 kg, Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, turun langsung menemui massa aksi dari Gerakan Advokasi Nusantara (Ganas), Senin (20/04/2026).
Dalam dialog yang berlangsung hangat namun kritis tersebut, Sekda Juaini Taofik membeberkan sejumlah fakta mengejutkan yang menjadi biang kerok kacaunya distribusi gas subsidi di Bumi Patuh Karya.
Sekda menegaskan bahwa secara aturan, Harga Eceran Tertinggi (HET) gas elpiji 3 kg di tingkat pangkalan adalah Rp 18.000. Namun, fakta di lapangan menunjukkan warga harus merogoh kocek hingga Rp 22.000 sampai Rp 30.000.
“Harga di pangkalan itu resmi Rp 18.000. Masalahnya, masyarakat seringkali membeli di tingkat pengecer, bukan pangkalan. Inilah yang menyebabkan harga melambung jauh di atas HET,” jelas Juaini Taofik di hadapan massa aksi.
Selain masalah rantai distribusi, Sekda juga mengungkap adanya kebocoran penggunaan gas subsidi yang tidak sesuai peruntukan. Hotel, restoran, hingga pengusaha peternakan ayam dituding ikut menikmati gas “Melon” yang seharusnya diperuntukkan bagi warga miskin dan UMKM kecil.
Fakta di lapangan menunjukkan terdapat sedikitnya 253 usaha peternakan ayam di Lombok Timur yang secara aturan dilarang keras menggunakan gas subsidi. Konsumsi gas skala besar di sektor ini disinyalir menjadi pemicu utama kelangkaan.
Secara ksatria, Sekda Juaini Taofik mewakili Pemerintah Daerah mengakui adanya keterlambatan dalam mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat. Selain kendala pasokan dari pihak Pertamina, ia menyebut pengawasan di tingkat bawah memang perlu diperketat.
“Pemerintah Daerah melalui Bupati dan Kepala Dinas Perdagangan sudah menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan ini. Kami mengakui ada keterlambatan antisipasi terhadap dinamika kebutuhan di lapangan,” ungkapnya.
Dialog dengan Ganas ini menjadi catatan penting bagi Pemkab Lombok Timur untuk segera: Memperketat pengawasan distribusi dari pangkalan agar tidak jatuh ke tangan pengecer nakal dengan harga selangit. Menertibkan sektor usaha (Hotel, Restoran, Peternakan) agar beralih ke gas non-subsidi dan Memastikan suplai Pertamina kembali normal guna menekan harga di pasar.
