LOMBOK UTARA radarntb.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang juga menjabat sebagai Sekjen Partai Gerindra KLU, Artadi S.sos, telah anggarkan dana untuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di KLU melalui dana pokirnya.
Program RTLH ini akan dimulai dengan lima unit rumah untuk sementara waktu, sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak beberapa masyarakat yang belum menerima bantuan sebelumnya.
Beberapa dusun yang terdampak, seperti di dusun Karang Nangka, Lading-Lading, dan Pengembuk, masih tinggal di Hunian Sementara (Huntara) atau bersama keluarga.
Setiap unit rumah RTLH telah dialokasikan dana sebesar 35 juta rupiah. Ketua DPRD KLU, Artadi, berharap bahwa pada tahun 2024 akan dipertimbangkan penambahan anggaran untuk program ini, bahkan hingga tahun 2025.
“Saya menganggarkan lima unit dulu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan itu kita anggarkan 35 juta per unit rumah. Namun, jika memungkinkan pada tahun 2024, kita akan mempertimbangkan penambahan anggaran untuk program ini, bahkan hingga tahun 2025.” Ujar Artadi
Program RTLH ini menjadi perhatian setiap tahun, dengan anggaran yang dialokasikan untuk membantu masyarakat yang belum mendapatkan bantuan.
Prioritas pertama adalah mereka yang tidak terdaftar dalam penerima bantuan sebelumnya dan terdampak langsung oleh gempa.
“Saya pertama yang melakukan seperti ini, mudah-mudahan di tahun berikutnya ada DPR yang bisa melakukannya,” tambahnya.
Ketua DPRD telah menyampaikan kepada fraksi Partai Gerindra tentang pentingnya mengurangi beban masyarakat terkait RTLH.
Diharapkan dengan anggaran yang dialokasikan, sejumlah rumah bisa segera dibangun untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
“kalau memungkinkan temen temen di DPR dengan Anggaran aspirasi sama sama lima saja per tahun kali 30 itu 150 unit rumah setiap tahun kita bangun untuk membantu masyarakat ini.” Terangnya
Proses eksekusi program diharapkan dapat dilaksanakan pada bulan April setelah berkas-berkas dikirim ke dinas terkait. Ketua DPRD juga mengajak semua anggota DPR untuk membangun 150 unit rumah setiap tahunnya menggunakan anggaran aspirasi dari DPR.
Dengan RTLH, sebagian dari masalah rumah yang rusak berat akibat gempa sebelumnya, sekitar 1.400 unit, dapat diatasi.
Kerjasama dengan pemerintah provinsi dan dana reguler diharapkan dapat memberikan solusi lebih lanjut dalam menangani permasalahan RTLH ini.
Ketua DPRD berharap bahwa dengan keseriusan dalam menangani masalah ini, masyarakat dapat segera mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.
“informasi kemarin sekitar 1.400 yang rusak berat kalau kita cicil dengan RTLH bisa saja misalkan satu DPR dengan menganggarkan 10 saja, Kemudian lewat Provinsi lewat dana reguler dari pemerintah pusat bisa kita selesaikan dengan RTLH ini, kalau kita bener-bener serius menanganinya.” Tutupnya (Ten*)