MATARAM, radarntb.com – Berikut klarifaksi RSUD Provinsi NTB terkait berita yang beredar tentang seorang ibu muda, inisial NY “Y” (20), terpaksa membawa pulang janazah bayi yang dilahirkannya menggunakan transportasi online karena tidak mampu membayar biaya ambulans resmi sebesar Rp2,6 juta dari Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB.
Kejadian ini terungkap saat petugas Polsek Kawasan Pelabuhan (KPL) Kayangan melakukan pemeriksaan rutin di Pelabuhan Poto Tano, Sumbawa, pada Minggu (06/04/2025).
Berita yang beredar, NY “Y”, warga Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), awalnya dirujuk dari Puskesmas Seteluk ke RSUP NTB pada Jumat (4/4) akibat persalinan prematur.
Sayangnya, bayi yang dilahirkan meninggal dunia pada Minggu dini hari. Keluarga berencana memulangkan janazah ke kampung halaman untuk dimakamkan.
Terkait Biaya Ambulans yang Tak Terjangkau, diberitakan bahwa RSUP NTB memberlakukan tarif ambulans sebesar Rp 2,6 juta, sementara keluarga hanya mampu membayar Rp 407 ribu untuk transportasi online.
Janazah bayi kemudian dibawa dengan kendaraan taksi online bersama neneknya, Hadiatullah (53), hingga tiba di Pelabuhan Kayangan.
Diberitakan, petugas pelabuhan menegur keluarga karena tidak menggunakan ambulans resmi.
Polsek KPL Kayangan segera turun tangan, membawa janazah ke Puskesmas Labuhan Lombok, dan berkoordinasi dengan RSUP NTB serta Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP).
Hasilnya, janazah bayi tersebut akhirnya difasilitasi ambulans puskesmas untuk perjalanan ke KSB.
Berikut klarifaksi RSUD Provinsi NTB Terkait Hal Itu
Berdasarkan keterangan resmi dari RSUD Provinsi NTB, pada hari Jumat, 4 April 2025, seorang pasien berinisial NY “Y” asal KSB datang sendiri ke RSUD Provinsi NTB sekitar pukul 19.30 WITA.
Kedatangannya disertai keluhan tidak merasakan gerakan janin sejak tanggal 1 April 2025. Pasien yang sedang mengandung anak pertama dengan usia kehamilan 24 minggu 5 hari ini kemudian diperiksa di Ruang Bersalin (VK PONEK IGD).
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa janin dalam kandungan NY “Y” mengalami Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR). Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) kemudian merencanakan tindakan terminasi atau pengakhiran kehamilan untuk mengeluarkan janin.
Selanjutnya, pada hari Minggu, 6 April 2025, sekitar pukul 06.50 WITA, janin lahir spontan dengan berat badan lahir 650 gram dan menunjukkan tanda-tanda khas KJDR. Pukul 10.37 WITA, jenazah janin dibawa ke Instalasi Forensik RSUD Provinsi NTB untuk dilakukan pemulasaran dan persiapan pemulangan jenazah.
Pihak RSUD Provinsi NTB menjelaskan bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku, biaya pemulangan jenazah pasien yang meninggal di rumah sakit tersebut tidak ditanggung oleh BPJS. Selama ini, pembiayaan pemulangan jenazah menjadi tanggung jawab keluarga pasien.
Mengetahui kondisi tersebut, petugas forensik RSUD Provinsi NTB berupaya berkoordinasi dengan Manajer Pelayanan Pasien (MPP) untuk mencari solusi terkait pemulangan jenazah bayi tersebut.
RSUD Provinsi NTB memiliki mekanisme bantuan sosial yang bersumber dari sebagian pendapatan Direktur RSUD, yang dapat digunakan untuk membantu pasien tidak mampu, termasuk dalam hal pemulangan jenazah.
Berdasarkan catatan MPP, dalam dua bulan terakhir, RSUD Provinsi NTB telah memfasilitasi biaya pengantaran jenazah sebanyak 5 orang, dengan rincian 2 jenazah dari Bima, 2 jenazah dari Dompu, dan 1 jenazah dari Lombok Tengah.
Lebih lanjut, RSUD Provinsi NTB menegaskan bahwa pihaknya secara rutin melaksanakan fungsi sosial dengan membantu pasien tidak mampu sesuai kriteria yang telah ditetapkan dan melalui asesmen oleh MPP.
Bantuan yang diberikan meliputi pembiayaan pemulangan janazah bayi tersebut, pembayaran denda atau tunggakan iuran BPJS, serta bantuan biaya hidup pasien dan keluarga. Seluruh data terkait bantuan ini tercatat pada MPP RSUD Provinsi NTB.
Terkait peristiwa yang dialami Yuliana (ibu bayi yang,red), pihak RSUD Provinsi NTB menjelaskan bahwa janazah bayi tersebut dibawa langsung oleh bibi dan nenek pasien.
Pihak rumah sakit menduga bahwa keluarga pasien terburu-buru pulang menggunakan taksi online karena khawatir jenazah bayi akan mengeluarkan bau tidak sedap.
Akibatnya, keluarga pasien tidak sempat mendapatkan informasi mengenai hasil koordinasi antara petugas Instalasi Forensik dengan MPP terkait solusi pemulangan jenazah.
“Adapun Janazah Bayi yang dibawa langsung oleh keluarga pasien (bibi dan nenek) nya merupakan kehendak dari mereka dan tidak sempat teredukasi tentang hasil koordinasi petugas Instalasi Forensik dengan Manajer Pelayanan Pasien (MPP) Karena buru-buru pulang menggunakan Taksi Online, dengan alasan keluarga takut jenazah janin tersebut mengeluarkan aroma tidak sedap atau berbau,” jelas RSUD NTB dalam keterangannya yang diterima Radar NTB, Senin (7/4/2025)
Menanggapi kejadian ini, RSUD Provinsi NTB menyatakan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk berupaya mencari solusi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait pemulangan jenazah pasien yang meninggal di RSUD.
Saat ini, RSUD Provinsi NTB sedang menjajaki kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di NTB terkait bantuan pemulangan jenazah ke daerah masing-masing.
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami kronologis kejadian yang sebenarnya dan upaya yang telah dilakukan oleh RSUD Provinsi NTB dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Pihak rumah sakit juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas kehilangan yang dialami keluarga pasien.
