Opini berudul “Sumbawa Tak Diam Lagi: Aspirasi Pemekaran Menggema dari Poto Tano” ini dipersembahkan oleh Annazmi Ahmad, dari Pancor Dao, Desa Aik Dareq, Kec Batukliang, Lombok Tengah, seorang Mahasiswa Aktif di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Aqidah Dan Filsafat Islam.
Aksi damai ribuan warga Sumbawa di Pelabuhan Poto Tano baru-baru ini menjadi momentum penting yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah pusat.
Tuntutan mereka untuk membentuk Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dan mencabut moratorium pemekaran wilayah adalah wujud nyata dari rasa ketidakpuasan yang telah lama terpendam. Aspirasi ini bukan sekadar keinginan politik semata, melainkan panggilan rakyat yang menginginkan pemerataan pembangunan yang adil dan merata.
Selama ini, masyarakat Sumbawa merasa tertinggal dibandingkan wilayah Lombok dalam hal pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan. Ketimpangan ini jelas menghambat potensi daerah yang kaya akan sumber daya dan budaya tersebut.
Pemekaran provinsi bukan berarti memicu perpecahan, melainkan membuka ruang bagi Sumbawa untuk mengelola potensi dan sumber dayanya sendiri, serta mempercepat proses pembangunan yang selama ini berjalan lambat.
Meski aksi tersebut sempat mengganggu aktivitas pelabuhan, hal ini harus dilihat sebagai bentuk perjuangan yang dilakukan secara damai dan penuh kesabaran.
Pemerintah provinsi dan pusat hendaknya tidak meremehkan suara rakyat yang sudah disampaikan secara tertib dan terorganisir. Sebaliknya, mereka harus membuka dialog konstruktif dan memberikan perhatian serius terhadap aspirasi yang disuarakan.
Tentu, proses pemekaran harus dilakukan dengan pertimbangan matang dan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk masyarakat di Pulau Lombok yang merasakan dampak langsung.
Namun, hal itu bukan alasan untuk menunda langkah strategis yang bisa menjadi kunci kemajuan dan keadilan pembangunan di NTB.
Kini, harapan besar warga Sumbawa tertuju pada pemerintah pusat. Apakah mereka akan mengabaikan suara rakyat atau membuka jalan bagi perubahan yang lebih baik?.
Pemekaran Pulau Sumbawa bukan hanya sekadar pembentukan wilayah administratif baru, melainkan harapan agar daerah ini bisa berkembang secara mandiri dan memberikan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakatnya.
