MATARAM, RadarNTB-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat komitmennya dalam penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui koordinasi intensif bersama pemerintah pusat. Langkah ini diwujudkan melalui rapat koordinasi penyusunan bahan laporan implementasi instrumen HAM internasional tingkat daerah yang digelar di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur NTB, Kamis (5/2).
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi NTB Dr. Hubaidi menerima langsung kunjungan Tim dari Kementerian HAM RI Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT Wilayah Kerja NTB. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan data capaian implementasi HAM di NTB terdokumentasi dengan baik guna memenuhi standar pelaporan internasional.
Pentingnya Pelaporan Daerah
Dalam keterangannya, Dr. Hubaidi menekankan bahwa pelaporan ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan potret nyata komitmen daerah dalam menjalankan mandat konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
“Koordinasi ini sangat krusial. Kita ingin memastikan bahwa setiap langkah pembangunan di NTB, baik itu di sektor ekonomi, sosial, maupun budaya, selaras dengan instrumen HAM internasional. Data yang valid dari daerah akan menjadi bahan utama bagi pemerintah pusat dalam menyusun laporan komprehensif di tingkat global,” ujar Hubaidi.
Pelaporan ini merujuk pada beberapa instrumen penting, di antaranya Konvensi Hak Anak (CRC), Konvensi Menghapus Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).
Fokus pada Implementasi Nyata
Tim Kementerian HAM menjelaskan bahwa peran pemerintah daerah adalah ujung tombak dalam pengumpulan data berbasis lapangan.
Dr. Hubaidi menambahkan bahwa Biro Hukum dan HAM NTB terus mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk proaktif dalam menyajikan data yang akurat. “Harapan kita, dengan sinkronisasi yang kuat antara pusat dan daerah, posisi Indonesia, khususnya NTB, dalam indeks pemenuhan HAM internasional terus meningkat,” pungkasnya.
Kegiatan koordinasi ini diakhiri dengan diskusi teknis mengenai mekanisme penginputan data dan penyesuaian indikator pelaporan agar sesuai dengan standar terbaru yang ditetapkan oleh badan-badan HAM internasional.
