MATARAM, radarntb.com – Menghadapi ancaman perubahan iklim ekstrem dan potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Polda NTB memperketat kesiagaan melalui koordinasi masif dengan berbagai instansi terkait.
Selasa (21/4/2026) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral guna mengantisipasi hal itu.
Wakapolda NTB, Brigjen Pol Hari Nugroho, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk membangun sinergi antarinstansi dalam menghadapi potensi bencana alam, khususnya Karhutla yang kerap meningkat di musim kemarau.
“Hari ini kita menindaklanjuti arahan Mabes Polri untuk mengantisipasi perubahan iklim dan potensi Karhutla. Kami melibatkan berbagai pihak mulai dari Dinas Pertanian, BMKG, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, TNI, hingga pengelola Taman Nasional di wilayah NTB,” ujar Brigjen Pol Hari Nugroho.
Wakapolda NTB, Brigjen Pol Hari Nugroho, menegaskan bahwa langkah ini diambil guna meminimalisir dampak bencana yang diprediksi meningkat akibat fenomena cuaca tahun ini.
Berdasarkan data hingga Maret 2026, tercatat potensi Karhutla di NTB telah mencapai total 214 hektare, dengan titik rawan tertinggi berada di wilayah Dompu seluas 89 hektare, disusul Bima 88 hektare, dan Sumbawa 39 hektare.
Sebagai langkah antisipasi konkret, Polda NTB melakukan pemetaan dan mitigasi ketat di kawasan wisata, khususnya jalur pendakian Gunung Rinjani. Mengenai kesiapan ini, Brigjen Pol Hari Nugroho menjelaskan bahwa pihaknya terus berinovasi dalam penyediaan alat pemadam yang efektif untuk medan sulit.
“Kami terus berinovasi dan berkolaborasi. Tidak semua alat efektif di dalam hutan, maka kita butuh masukan instansi terkait mengenai alat apa yang paling efisien dan mudah dibawa oleh petugas di lapangan,” ujarnya.
Upaya ini juga didukung dengan penggunaan teknologi thermal untuk memantau titik panas dari jarak jauh.
Guna mempercepat respon di lapangan, Polda NTB mengimplementasikan strategi K3—Koordinasi, Komunikasi, dan Kolaborasi—melalui pembentukan grup komunikasi lintas instansi yang melibatkan TNI, BPBD, hingga BMKG.
Wakapolda menekankan pentingnya layanan Call Center 110 agar masyarakat dapat melapor dengan cepat jika melihat api.
“Layanan 110 ini terpusat dan dimonitor langsung hingga ke Mabes Polri. Kami mohon masyarakat menggunakannya secara bertanggung jawab agar respon petugas bisa cepat dan tepat,” tegasnya.
Seluruh persiapan ini diperkuat dengan penyusunan panduan operasional bersama untuk memastikan penanganan darurat dilakukan secara terpadu sebelum api meluas.
