Banner Iklan Aruna

Sebut Kondisi Darurat, Gubernur Miq Iqbal Minta Diskresi Menteri LH Demi Alirkan Air di Gili Trawangan

  • Bagikan
Sebut Kondisi Darurat, Gubernur Miq Iqbal Minta Diskresi Menteri LH Demi Alirkan Air di Gili Trawangan
Sebut Kondisi Darurat, Gubernur Miq Iqbal Minta Diskresi Menteri LH Demi Alirkan Air di Gili Trawangan

LOMBOK UTARA, radarntb.com — Krisis air bersih yang melanda kawasan wisata ternama Gili Trawangan dan sekitarnya mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi NTB. Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, langsung mengambil langkah cepat dengan melobi pemerintah pusat demi memulihkan pasokan air untuk masyarakat dan pelaku pariwisata.

Hal tersebut disampaikan Miq Iqbal di sela-sela mendampingi kunjungan Putri Mahkota Swedia, Victoria Ingrid Alice Desiree, di Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara, Minggu (6/9/2026).

Gubernur mengungkapkan bahwa terhentinya suplai air bersih di kawasan 3 Gili memicu situasi kedaruratan. Menurutnya, akar masalah ini cukup kompleks lantaran bersinggungan langsung dengan regulasi lingkungan dan proses hukum yang sedang berjalan.

“Dua hari lalu saya sudah berbicara langsung dengan Pak Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan situasi kedaruratan ini. Suplai air harus tetap berjalan karena menyangkut kehidupan masyarakat, pelayanan publik, dan keberlangsungan sektor pariwisata,” tegas Miq Iqbal.

Sebagai jalan keluar jangka pendek, Pemprov NTB meminta ruang diskresi agar pipa jaringan air yang sudah ada bisa diaktifkan kembali secara bertahap dalam satu hingga dua hari ke depan. Skema transisi ini diambil sembari pemerintah menyelesaikan payung hukum dan aturan lingkungan bersama pihak swasta serta Kementerian LH.

Sembari menunggu jaringan air kembali beroperasi, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) saat ini telah menyalurkan bantuan air bersih secara langsung (dropping air) untuk menopang kebutuhan harian warga dan wisatawan.

Atas ketidaknyamanan yang terjadi, Miq Iqbal menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada para pelaku usaha, wisatawan, serta masyarakat lokal di kawasan Gili.

“Kami mohon maaf kepada masyarakat, pelaku pariwisata, dan para wisatawan yang terganggu. Pemerintah berkomitmen menyelesaikan persoalan ini, tak hanya lewat solusi cepat jangka pendek, tetapi juga penataan jangka panjang yang berorientasi pada perlindungan lingkungan dan kepastian hukum,” pungkasnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *