MATARAM, radarntb.com – Bhayangkari Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat komitmennya untuk menekan tingginya angka pernikahan dini di wilayah tersebut.
Melalui pendekatan edukasi dan pemberdayaan ekonomi perempuan, Bhayangkari berupaya mengubah mindset masyarakat yang sering melihat pernikahan dini sebagai solusi masalah ekonomi.
Hal ini ditegaskan Ketua Bhayangkari NTB, Ny. Santi Hadi Gunawan, dalam Hybrid Talkshow Webinar bertema “Stop Pernikahan Dini” pada Kamis (2/10/2025).
Hybrid Talkshow Webinar yang dipandu oleh Ketua Bhayangkari Lombok Utara Ny. Heny Agus Purwanta ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ketua Dekranasda Provinsi NTB Ny. Sinta M. Iqbal, PLT Wadir Krimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati, dan Ketua LPA NTB Joko Jumadi. Acara tersebut diikuti sekitar 800 peserta secara luring maupun daring.
Ketua Bhayangkari NTB, Ny. Santi Hadi Gunawan menyoroti dampak serius pernikahan anak, mulai dari putus sekolah, stunting, hingga kemiskinan.
“Harapan saya, anak-anak NTB bisa sekolah setinggi mungkin… Mindset bahwa pernikahan dini adalah jalan keluar dari keterbatasan ekonomi harus diubah melalui kerja bersama lintas sektoral,” ujar Ny. Santi Hadi.
Bhayangkari mengambil peran aktif dengan menjalankan program pemberdayaan UMKM secara berjenjang. Menurutnya, kemandirian ekonomi perempuan akan menjadi daya tolak yang kuat terhadap praktik pernikahan dini.
Talkshow yang dihadiri sekitar 800 peserta ini turut menghadirkan narasumber dari berbagai institusi, menegaskan pentingnya kolaborasi.
Ketua Dekranasda NTB, Ny. Sinta M. Iqbal, memaparkan bahwa NTB berada di peringkat pertama kasus pernikahan dini di Indonesia.
Dekranasda berkomitmen membuka pelatihan pengembangan wastra dan produk lokal untuk membekali remaja perempuan dengan keterampilan agar tetap bisa berkarya.
PLT Wadir Krimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati menekankan perlindungan hukum bagi anak dan perempuan sebagai kelompok rentan.
Kolaborasi penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk menekan angka kekerasan sekaligus mencegah pernikahan dini.
Ketua LPA NTB, Joko Jumadi, menyebut faktor ekonomi dan budaya sebagai penyebab utama.
LPA mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan berbasis pencegahan, termasuk pendidikan kesehatan reproduksi, akses pendidikan menengah, dan penyediaan lapangan kerja.
Para narasumber sepakat bahwa pencegahan pernikahan dini adalah bagian integral dari pembangunan manusia, kesetaraan gender, dan kemandirian ekonomi.
Bhayangkari NTB menyatakan dukungan penuhnya terhadap program pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah.
