MATARAM, RadarNTB.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini mengambil langkah berani dengan memperluas cakrawala pembangunan literasi di wilayahnya. Tidak lagi hanya berkutat pada upaya meningkatkan minat baca, fokus kini digeser menuju penguatan literasi hukum dan politik yang lebih substantif.
Transformasi ini dipandang sebagai kunci utama untuk melahirkan kebijakan publik yang lebih responsif sekaligus mendongkrak kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Keberhasilan NTB menduduki peringkat kedua nasional dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menjadi modal kuat untuk melangkah ke level yang lebih tinggi.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Dr. H. Ashari, SH., MH., menegaskan bahwa pencapaian tersebut harus diikuti dengan pemahaman yang lebih dalam mengenai sistem aturan. Saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin (4/5/2026).
“Literasi tidak hanya soal membaca, tetapi bagaimana masyarakat dan aparatur memahami aturan serta proses kebijakan secara utuh,” terangnya.
Dalam konteks birokrasi, Ashari menggarisbawahi pentingnya literasi hukum sebagai fondasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam merumuskan kebijakan. Beliau menyinggung prinsip Lex Superior Derogat Legi Inferiori, sebuah asas hukum di mana aturan yang lebih rendah dilarang keras bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
Minimnya pemahaman terhadap asas-asas hukum semacam inilah yang sering kali menjadi akar munculnya kebijakan kontroversial. Terkait risiko tersebut, Ashari memberikan peringatan keras.
“Jangan sampai kebijakan dibuat tanpa dasar hukum yang kuat, karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat,” tegas Ashari.
Tak hanya menyasar aparatur, literasi politik juga menjadi agenda prioritas demi menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat di NTB. Ashari melihat adanya kecenderungan di mana pemahaman politik masyarakat masih bersifat pragmatis dan hanya bergejolak saat musim pemilihan saja.
Padahal, pemahaman yang kritis sangat diperlukan agar masyarakat bisa mengawal jalannya pemerintahan setiap saat.
“Literasi politik adalah hak masyarakat. Mereka harus memahami alasan di balik setiap kebijakan, bukan hanya melihat hasilnya,” paparnya.
Melalui edukasi politik yang masif, diharapkan praktik politik uang yang kerap mencoreng demokrasi dapat ditekan secara signifikan.
Untuk mewujudkan ambisi besar tersebut, Dinas Perpustakaan NTB tidak bergerak sendirian. Mereka menggerakkan jaringan Bunda Literasi hingga pelosok desa dan menggandeng lebih dari 140 komunitas literasi di seluruh penjuru Bumi Gora.
Berbagai kegiatan inovatif seperti kemah literasi terus digalakkan untuk menyasar generasi muda, mulai dari pelajar hingga mahasiswa.
Ke depan, pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, termasuk memperbarui koleksi literatur dan melakukan studi komparasi ke luar negeri demi memperkuat strategi intervensi literasi agar masyarakat NTB menjadi pribadi yang kritis, sadar hukum, dan aktif berdemokrasi.
