Banner Iklan Aruna

Pemprov NTB Matangkan Rencana Bantuan UKT, Sasar Mahasiswa Kurang Mampu dan Berprestasi

  • Bagikan
Pemprov NTB Matangkan Rencana Bantuan UKT, Sasar Mahasiswa Kurang Mampu dan Berprestasi
Pemprov NTB Matangkan Rencana Bantuan UKT, Sasar Mahasiswa Kurang Mampu dan Berprestasi

MATARAM, radarntb.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus berkomitmen memperluas akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah. Melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi NTB, pemprov kini tengah mematangkan rancangan program bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang memiliki potensi akademik dan prestasi.

Rencana strategis tersebut dibahas intensif dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Biro Kesra Setda Provinsi NTB, H. Amir, S.Pd., M.M., di Ruang Rapat Anggrek, Selasa (27/10/2026).

Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Provinsi NTB beserta perwakilan instansi lintas sektor, seperti BKAD, Bappeda, BRIDA, Inspektorat, Biro Hukum, serta tim kelompok kerja (Pokja) beasiswa NTB.

Kepala Biro Kesra Setda NTB, H. Amir, menegaskan bahwa kunci utama keberhasilan program ini terletak pada ketepatan sasaran. Proses verifikasi dan validasi (verval) data calon penerima akan dilakukan secara ketat untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah alamat.

“Proses verifikasi dan validasi data menjadi perhatian utama kami. Koordinasi intensif dengan instansi terkait dan perguruan tinggi akan terus diperkuat agar bantuan ini benar-benar diterima oleh mahasiswa yang membutuhkan,” ujar H. Amir.

Program bantuan UKT ini dirancang untuk menekan angka putus kuliah di NTB akibat kendala finansial, sekaligus meringankan beban ekonomi orang tua atau wali mahasiswa.

Skema prioritas penerima bantuan bakal memperhitungkan kondisi sosial-ekonomi keluarga—termasuk kategori miskin ekstrem—tanpa mengabaikan syarat prestasi akademik yang telah ditetapkan.

Selain validasi data, Pemprov NTB juga berfokus menyusun mekanisme penyaluran yang akuntabel, transparan, dan tepat guna. Penyempurnaan regulasi serta penguatan payung hukum menjadi fondasi utama agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Melalui intervensi kebijakan ini, Pemprov NTB optimistis dapat mendorong pemerataan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi sekaligus mencetak sumber daya manusia (SDM) NTB yang cerdas, unggul, dan berdaya saing global.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *