Lombok Utara – Asosiasi Pedagang Asongan (APA) Nusa Tenggara Barat resmi membentuk kepengurusan tingkat Kabupaten Lombok Utara. Pembentukan pengurus ini berlangsung di kawasan Pantai Impos, Jumat (16/05/2025), sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi dan memperjuangkan kesejahteraan para pedagang asongan di daerah tersebut.
Ketua Umum APA NTB, Kamarudin hadir langsung dalam agenda tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya penguatan struktur organisasi hingga ke tingkat kabupaten agar aspirasi pedagang bisa lebih terarah dan diperjuangkan secara kolektif.
“Program awal kami adalah bersurat kepada Bupati Lombok Utara untuk menyampaikan niat baik organisasi ini. Bagaimana pengurus dan anggota APA di Lombok Utara bisa lebih diperhatikan dan sejahtera,” tegas Kamarudin.
Dalam musyawarah yang berlangsung sederhana namun penuh semangat kebersamaan tersebut, terpilih secara aklamasi Sahroni sebagai Ketua APA Kabupaten Lombok Utara. Sementara posisi Sekretaris diemban oleh Suparlan dan Bendahara dipercayakan kepada Ibu Surnip. Untuk jajaran pengurus lainnya, termasuk dewan pembina, akan segera dilengkapi dalam waktu dekat.
Ketua terpilih Sahroni menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ia menekankan pentingnya kerja kolektif dalam menjalankan roda organisasi.
“Saya tidak bisa jalan sendiri. Ini kerja tim. Program-program akan kita rancang bersama. Kita akan agendakan pertemuan rutin minimal sebulan sekali untuk menjaga soliditas dan menyerap aspirasi anggota,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sahroni mengatakan langkah awal kepengurusan yang baru akan diisi dengan kegiatan konsolidasi internal sekaligus membangun sinergi dengan pemerintah daerah.
“Ke depan, kami akan segera menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan Pemkab Lombok Utara. Tujuannya agar keberadaan APA bisa bersinergi dengan program-program pemerintah dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan,” tambahnya.
Pembentukan pengurus APA ini disambut positif oleh para pedagang asongan yang hadir. Mereka berharap asosiasi ini dapat menjadi wadah advokasi, pelatihan, serta akses perlindungan dan pembinaan usaha yang lebih baik ke depan.
Dengan terbentuknya kepengurusan ini, Lombok Utara menjadi salah satu daerah di NTB yang mulai menata sektor informal melalui organisasi yang inklusif dan berbasis solidaritas ekonomi rakyat. (Red)
