MATARAM, RadarNTB.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini tengah memperketat benteng pertahanan digitalnya. Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa dalam transformasi digital, keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama untuk menjamin pemerintahan yang aman dan terpercaya.
Hal ini menjadi sorotan utama saat beliau membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Audit Internal Keamanan SPBE di Kantor Inspektorat Provinsi NTB pada Selasa (5/4/2026).
Di era saat ini, hampir seluruh urusan mulai dari perencanaan anggaran hingga pelayanan publik telah beralih ke ruang digital. Meski efisiensi meningkat, Wagub mengingatkan adanya ancaman nyata yang mengintai di balik kemudahan tersebut.
Ia memberikan peringatan bahwa ketergantungan pada sistem digital membawa konsekuensi besar jika tidak dikelola dengan proteksi yang mumpuni.
“Hari ini kita hidup dalam tata kelola pemerintahan yang sangat bergantung pada sistem digital. Ini memberi kemudahan, tetapi juga membawa risiko serius seperti kebocoran data, gangguan layanan, hingga potensi lumpuhnya pelayanan publik jika sistem tidak dikelola dengan aman,” tegasnya.
Audit internal keamanan SPBE kini diposisikan sebagai kebutuhan mendasar bagi seluruh pemerintah daerah di NTB, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Menurut Wagub, audit ini memiliki tiga fungsi strategis, yaitu memastikan standar keamanan terpenuhi, mendeteksi kerentanan sejak dini, dan menjaga kepercayaan publik.
Ia menekankan bahwa langkah ini adalah bentuk pencegahan sebelum masalah besar muncul ke permukaan.
“Audit bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menemukan celah sejak awal. Lebih baik kita menemukan kelemahan sendiri daripada menghadapi serangan dari luar,” ujarnya di hadapan para peserta.
Keberhasilan sistem ini pun tidak bisa dicapai jika masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. Wagub mendorong kolaborasi erat antara Inspektorat sebagai pengawal audit dan Dinas Kominfotik sebagai pengampu infrastruktur SPBE untuk memastikan sistem berjalan terintegrasi. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi harga mati dalam membangun ketahanan siber.
“Keamanan SPBE tidak bisa dibangun secara parsial. Harus ada sinergi kuat antara provinsi dan kabupaten/kota. Kominfotik menjadi pengampu sistem, sementara Inspektorat memastikan pengawasan berjalan efektif,” jelasnya.
Wagub juga mengingatkan bahwa membangun pemerintahan digital bukan sekadar perlombaan membuat aplikasi baru, melainkan tentang penguatan manajemen risiko dan perlindungan data pribadi masyarakat.
“Transformasi digital tanpa keamanan adalah risiko. Tetapi dengan audit yang kuat, transformasi digital akan menjadi kekuatan,” tutupnya.
Harapannya, seluruh aparatur tidak hanya memahami konsep di atas kertas, tetapi mampu mengeksekusi audit keamanan secara rutin dan berkelanjutan demi pelayanan publik yang tangguh.
Senada dengan hal tersebut, narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Didik Hardiyanto, memberikan apresiasi atas langkah proaktif Pemprov NTB.
Menurutnya, kepercayaan publik sangat bergantung pada seberapa aman data mereka dikelola oleh pemerintah. Ia menegaskan bahwa ancaman kebocoran data yang kian meningkat membuat keamanan siber kini menjadi kewajiban utama.
“Tanpa keamanan yang baik, kepercayaan publik akan runtuh. Audit keamanan SPBE menjadi instrumen penting untuk memastikan sistem pemerintahan berjalan sesuai standar,” terangnya.
Bimtek yang diikuti oleh perwakilan Kominfotik dan Inspektorat seluruh NTB ini pun diharapkan menjadi titik awal lahirnya pemerintahan digital yang benar-benar aman bagi masyarakat.
