Mataram, radarntb.com – Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa program Zero Cost bukan sekadar jargon, melainkan amanat Undang-Undang yang harus ditegakkan demi memastikan proses migrasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) berjalan aman, transparan, dan bermartabat.
Hal itu ditegaskan Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, saat menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Provinsi NTB masa bakti 2024–2029 pada Selasa (10/06/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Aula APJATI NTB ini mengusung tema “Kita Sukseskan Program Zero Cost Proses dan Penempatan PMI” sebagai bentuk dukungan bersama terhadap sistem migrasi tenaga kerja yang lebih profesional dan berpihak pada pekerja.
Miq Iqbal menegaskan bahwa program Zero Cost bukan sekadar kebijakan internal organisasi, tetapi merupakan amanat Undang-Undang yang harus ditegakkan bersama.
“Zero Cost ini bukan semata-mata kebijakan, tapi perintah Undang-Undang. Dan saya adalah wakil Panja Pemerintah waktu menyusun undang-undang itu. Saya tahu betul isinya, termasuk segala kompromi di dalamnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Miq Iqbal menyampaikan harapan besar agar para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari NTB ke depan bisa lebih banyak mengisi sektor-sektor yang memerlukan keterampilan tinggi atau semi-skill, bukan hanya sektor informal atau tenaga kasar.
“Semua pemerintah daerah ingin warganya kalau ke luar negeri itu masuk ke sektor-sektor yang skill, seperti di Korea, Jepang, dan sebagian di Malaysia. Tapi kenyataannya, banyak dari masyarakat kita yang hanya mampu masuk ke segmen low skill karena keterbatasan ekonomi, sosial, pengalaman, hingga pendidikan,” jelasnya.
Meskipun realitas sosial-ekonomi masyarakat NTB belum seluruhnya memungkinkan untuk menyiapkan PMI yang serba terampil, Miq Iqbal menegaskan bahwa pemerintah tetap harus menjamin semua proses migrasi dilakukan dengan aman dan bermartabat.
“Hal yang terpenting, kita pastikan proses migrasinya aman. Aman dalam prosesnya, aman selama mereka bekerja di luar negeri, dan aman saat mereka kembali. Dan ketika mereka pulang, mereka bawa remitansi yang bisa menopang kehidupan mereka pasca menjadi PMI,” katanya.
Ketua Umum DPP APJATI, Said Saleh Alwaini, yang turut hadir dalam pelantikan, memberikan apresiasi atas keseriusan NTB dalam membangun sistem migrasi yang aman dan berkeadilan. Ia menggarisbawahi bahwa APJATI tidak hanya bertugas menempatkan pekerja, tetapi juga menjaga mereka dari awal hingga kembali ke tanah air.
“Saya titip betul kepada pengurus baru DPD APJATI NTB agar menjaga amanah ini. Jangan anggap ini sekadar struktur, tapi ini tanggung jawab sosial,” tegas Said.
Ia menyampaikan bahwa APJATI pusat kini fokus pada tiga hal: memperluas relasi ke luar negeri, membangun kemitraan dalam negeri, dan penguatan internal organisasi. Salah satu terobosannya adalah penerapan Global Worker System (GWS) untuk memastikan transparansi data PMI secara digital dan akuntabel.
