NUSA TENGGARA BARAT, radarntb.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota di NTB menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Vila Hara, Sembalun, Lombok Timur, pada Senin (25/8/2025). Rakor ini membahas implementasi program prioritas nasional dari pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
Hadir dalam acara ini Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, serta para bupati dan wali kota se-NTB. Ada dua isu utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Isu pertama adalah program percepatan pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang dicanangan Presiden Prabowo Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal atau akrab disapa Miq Iqbal, menekankan pentingnya keselarasan visi dan misi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
Miq Iqbal mengapresiasi upaya para bupati dan wali kota dalam mempersiapkan pembentukan Kopdes ini.
Ia juga menyarankan agar Kopdes Merah Putih bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah ada. Kolaborasi ini bertujuan agar kedua lembaga dapat saling melengkapi, bukan berjalan sendiri-sendiri.
“Kami harap pemerintah kabupaten/kota terus berkoordinasi dengan Pemprov NTB agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. Kopdes ini dibangun dengan asas kerakyatan dan bertujuan untuk memperkuat ekonomi lokal,” ujar Miq Iqbal.
Isu kedua yang dibahas adalah program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan laporan Staf Ahli Setda Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, progres pelaksanaan program MBG di NTB termasuk yang tercepat secara nasional.
Untuk memastikan program ini berjalan maksimal, Pemprov NTB mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk segera membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
SPPG sendiri berfungsi sebagai dapur umum untuk memproduksi dan mendistribusikan makanan bagi penerima manfaat program.
Gubernur meminta percepatan pembentukan Satgas SPPG di setiap daerah, mencontoh Satgas Pengaduan yang sudah ada di tingkat provinsi.
Miq Iqbal juga menekankan agar bahan pangan untuk program MBG bisa dipasok dengan memberdayakan masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
Ia bahkan berencana menggandeng pondok pesantren sebagai proyek percontohan, di mana jamaah dan masyarakat sekitar bisa menjadi pemasok bahan pangan.
Langkah ini diharapkan dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat pedesaan, terutama di wilayah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal).
Meskipun program ini mulia, Miq Iqbal mengakui adanya beberapa kendala di lapangan. Namun, ia optimis bahwa dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, program MBG akan berjalan sesuai harapan.
Selain dua isu tersebut, Rakor juga membahas kelanjutan pembangunan Sekolah Rakyat dan rencana pertemuan khusus untuk membahas isu lingkungan di Pulau Sumbawa.
