Sebuah opini persembahan dari Chae Khairil Anwar seorang Dosen Prodi PIAUD FTK UIN Mataram berjudul “Pelibatan Perguruan Tinggi untuk Mengurai Stunting di NTB“.
Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan provinsi ke-3 di Indonesia sebagai penyumbang terbesar pengirim pekerja migran dengan tujuan luar negeri. Diantaranya adalah perempuan.
Perempuan yang dimaksud adalah ibu-ibu yang dalam masa ikatan pernikahan dan memiliki anak balita (1-5 tahun).
Fenomena meninggalkan balita di Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan suatu yang memprihatinkan namun di sisi lain dianggap biasa saja oleh sebagian masyarakat.
Alasannya adalah, meninggalkan anak dalam usia tersebut dianggap waktu yang sangat tepat bagi orangtua, karena anak-anak belum mengerti dan belum dapat menuntut banyak hal. Hal demikian juga diperparah oleh alasan dan situasi ekonomi dalam keluarga, yang tidak lain adalah faktor lemahnya tanggung jawab pemenuhan ekonomi suami adalah motif istri “nekat” meninggalkan rumah.
Meninggalkan anak, usia balita sejatinya tidak direkomendasikan bagi orangtua (ibu) meninggalkan tanggung jawab utama yaitu pengasuhan yang terdiri dari kewajiban ibu menafkahi anak berupa Air Susu Ibu (ASI) sejak lahir hingga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Idealnya, apapun kondisinya suami tidak beoleh mengizinkan istri meninggalkan keluarga, apalagi saat memiliki anak usia dini. Karena masa usia dini sebagaimana para ahli menyebutkan bahwa sebagai masa emas, masa yang sangat penting kedekatan dan kelekatan ibu dengan anak untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
Peran Perguruan Tinggi dalam Penurunan Stunting Perguruan tinggi memiliki Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam penurunan angka stunting melalui upaya partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), KKN/KKP tematik, dan pengabdian masyarakat, melalui koordinasi dengan lintas sektoral dan pemangku kepentingan (BKKBN, dan pemerintah daerah setempat), yang berorientasi pada penyediaan platform knowledge management tentang praktik baik percepatan penurunan stunting.
Stunting sebagaimana ketetapan pemerintah diharapkan pada tahun 2024 prevalensi stunting nasional turun pada angka 14%. Sedangkan di Nusa Tenggara Barat (NTB) prevalensi stunting per Juni 2023 tercatat sebesar 16, 9%. Artinya terdapat upaya dan hasil dari program yang berorientasi pada penurunan stunting, semula pada tahun 2022 berada pada angka 19,23%.
Untuk dapat mengurai dan membantu pemerintah menuju 14% pada tahun 2024, setidaknya perguruan tinggi negeri dan swasta umum dan keagamaan memahami konsep pendampingan yang mengacu pada lima pilar pendampingan, yaitu melakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting; mengembangkan sistem data dan informasi terpadu; melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi; dan mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan.
Apabila lima pilar tersebut menjadi antensi stakeholder, maka bukan mustahil angka stunting di Nusa Tenggara Barat dapat diurai dengan baik. Maka, disinilah dibutuhkan komitmen bersama seperti perguruan tinggi untuk melakukan upaya konvergensi yang didasarkan pada evidenced based melalui pengembangan program partisipatif mahasiswa ketika diberikan kegiatan di tengah masyarakat, mulai dari KKP/KKN/PPL/PL.
Inisiasi Perdes tentang Pekerja Migran Perempuan
Diantara ragam hal yang dapat dilakukan oleh kampus adalah mengupayakan terbentuknya peraturan desa yang mengatur secara teknis tentang batasan boleh dan tidak boleh perempuan atau ibu meninggalkan anaknya menjadi pekerja migran ke luar negeri. Kampus dapat melakukan kerjasama dengan pemerintahan desa setempat atau melalui Bale Mediasi (BM) yang ada di tiap-tiap kabupeten kota untuk melakukan tahapan-tahapan teknis. Mengingat belum ada desa yang memiliki peraturan desa mengenai hal diatas. Dengan harapan bahwa adanya perdes tersebut, angka stunting dapat diurai mulai dari desa.
Pengasuh Tanpa Ibu dan Peran Mahasiswa Melalui Program Gizi
Kehadiran perguruan tinggi dalam kegiatan Tri Dharam Perguruan Tinggi juga dibutuhkan intervensi lain seperti pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan menu makanan. Bentuk intervensi stunting adalah pemberian makanan bergizi seimbang bagi keluarga resiko stunting dengan optimalisasi bahan pangan lokal dalam kegiatan KKP/KKN seperti program yang telah diluncurkan oleh BKKBN yang dikenal dengan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT).
Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme bersama antara mahasiswa dengan kader posyandu yang dapat diprogramkan secara berkala saat di lokasi intervensi. Karena perubahan prilaku dan pemberdayaan masyarakat dapat pula dilakukan melalui penguatan gizi, perilaku sehat, gotong royong dan kemandirian sehingga terbentuk ketahanan pangan di tingkat individu, keluarga dan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan bahan pangan lokal.
Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) merupakan pengewajantahan dari upaya pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga beresiko stunting terutama keluarga tidak mampu secara ekonomi, dan tidak mampu secara pola asuh. Untuk merespon program pemerintah tersebut maka upaya perguruan tinggi dapat melakukan terobosan program sebagai pilot percontohan, karena intervensi gizi melalui Dashat tersebut tentunya diharapkan dapat menyasar kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dari keluarga beresiko stunting dengan memanfaatkan potensi lokal.
Sasaran dan Indikator Percepatan Penurunan Stunting
Sinergisitas praktik baik mahasiswa juga dapat ditunjukkan melalui digital campaign; melalui ragam kanal media sosial, sehingga pola ini penulis yakni akan dapat menyasar lapisan masyarakat digital dan dirasakan dampak nyata penurunan stunting di wilayah dampingan.
Untuk menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam penurunan stunting di wilayah dampingan, maka setidaknya perguruan tinggi dan mahasiswa dapat mengetahui sasaran dan indikator percepatan stunting sebagaimana lampiran A Perpres 72 Tahun 2021 yang terdiri dari sembilan indikator layanan intervensi spesifik dan sebelas indikator layanan instervensi sensitif.
Sembilan indikator layanan intervensi spesifik antara yaitu ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi; ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan; remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD); bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) ekslusif; anak usai 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI); anak berusia di bawah lima thun (balita) gizi buruk yang mendapatkan pelayanan tata lakasana gizi buruk; anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya; anak yang berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupa gizi; dan balita yang memperolah imunisasi dasar lengkap.
Sedangkan sebelas indikator layanan intervensi sensitif yaitu pelayanan keluarga Berencana (KB) pasca persalinan; kehamilan yang tidak diinginkan; cakupan PUS yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah; rumah tangga yang mendapatkan akses air munum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas; cakupan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional dari 40% pendidik berpendapatan terendah; rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak yang memperoleh pendampingan; jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat; target sasaran yang memiliki pemahaman baik tentang stunting di lokasi prioritas; jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan; dan desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan atau Open Defecation Free.
