JAKARTA, radarntb.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) meraih tiga penghargaan bereputasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI atas komitmen tinggi dalam menghadirkan kebijakan strategis yang berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Dalam ajang nasional tersebut, Pemprov NTB memborong penghargaan di tiga bidang utama, yakni:
-
Terbaik 1 Kategori Implementasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah.
-
Terbaik 2 Kategori Akses Pendidikan dan Pelayanan Pendidikan.
-
Terbaik 2 Kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.
Atas capaian gemilang ini, Pemprov NTB turut memboyong dukungan dana insentif dan anggaran dari Pemerintah Pusat sebesar Rp9 miliar. Rinciannya meliputi Rp6 miliar yang dialokasikan khusus untuk program bedah rumah (300 unit), serta masing-masing Rp1,5 miliar untuk penguatan fasilitas kesehatan-pendidikan dan pengelolaan sampah serta lingkungan.
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, mengungkapkan rasa syukur dan menyebut penghargaan ini sebagai wujud pengakuan pusat terhadap solidnya formulasi kebijakan daerah NTB.
“Alhamdulillah, NTB berhasil meraih juara pertama di bidang pencapaian program 3 juta rumah, serta dua penghargaan bergengsi lainnya. Penilaian ini membuktikan bahwa kebijakan pembangunan di NTB dinilai sangat solid dan memiliki keberpihakan yang jelas terhadap rakyat,” ujar Miq Iqbal.
Miq Iqbal menjelaskan, dana alokasi bedah rumah akan diprioritaskan bagi warga yang bermukim di kantong-kantong desa kemiskinan ekstrem. Hal ini karena kualitas hunian yang tidak layak menjadi salah satu indikator utama pemicu tingginya angka kemiskinan ekstrem.
Di sektor pendidikan, Pemprov NTB melakukan terobosan dengan menghadirkan kebijakan Golden Ticket untuk akselerasi pemerataan mutu sekolah SMA, SMK, dan SLB.
“Melalui kebijakan Golden Ticket, kepala sekolah dengan kinerja terbaik akan kita tugaskan di daerah pelosok dan terpencil dengan berikan insentif tambahan. Ini langkah taktis kita agar kualitas pendidikan di kota dan pelosok daerah bisa setara,” tegasnya.
Eks Diplomat RI ini menegaskan bahwa penghargaan dari Kemendagri bukanlah sekadar ajang selebrasi, melainkan pemantik untuk mengeksekusi program agar berdampak nyata di lapangan. Hal ini sejalan dengan tiga pilar utama pembangunan NTB: pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata kelas dunia.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian menyampaikan bahwa penilaian penghargaan daerah difokuskan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan program prioritas nasional.
“Peningkatan layanan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan, serta pengelolaan sampah dan program Indonesia Asri merupakan hal wajib dan menjadi atensi khusus Presiden,” ungkap Tito Karnavian.
Selain Pemprov NTB, prestasi ini kian lengkap dengan diraihnya penghargaan oleh sejumlah kabupaten/kota di NTB, yakni Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Bima, dan Kabupaten Lombok Utara pada berbagai kategori layanan publik.
