JAKARTA, radarntb.com — Ketika pemerintah memiliki ribuan data, tantangan terbesarnya bukan lagi tentang bagaimana menambah jumlah dataset, melainkan bagaimana data tersebut mampu membantu pimpinan memahami persoalan dan mengeksekusi kebijakan yang tepat, Diskominfotik NTB bawa konsep “Data Drive Decision Making” di forum nasional SDPDN.
Gagasan strategis itulah yang diusung Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) dalam Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Hadir sebagai narasumber utama, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, memaparkan rekam jejak NTB dalam mentransformasikan NTB Satu Data menjadi ekosistem pendukung perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy).
Pria yang akrab disapa Aka ini tampil sepanel bersama para pejabat tinggi negara, seperti Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas RI, serta Sekda Provinsi Gorontalo.
Di hadapan peserta forum nasional tersebut, Aka melontarkan refleksi kritis terkait efektivitas pengelolaan data di birokrasi.
“Pemerintah tidak membutuhkan data hanya untuk disimpan di portal. Data harus bergerak menjadi informasi, dianalisis untuk menemukan akar persoalan, lalu digunakan sebagai dasar perencanaan, pengalokasian anggaran, evaluasi, hingga pengambilan keputusan pimpinan,” tegas Ahsanul Halik.
Inovasi NTB ini dibuktikan dengan lompatan performa tata kelola data daerah. Jumlah dataset sektoral NTB melonjak dari 795 menjadi 1.557 dataset yang disuplai secara aktif oleh 43 Perangkat Daerah. Tak hanya itu, Nilai Indeks Satu Data Indonesia milik NTB meroket dari angka 53,44 (Kategori Cukup) menjadi 75,85 (Kategori Baik).
Namun, Aka mengingatkan bahwa kuantitas data bukanlah tujuan akhir.
“Bertambahnya dataset belum otomatis meningkatkan kualitas keputusan. Pimpinan daerah tidak butuh ribuan dataset rumit secara bersamaan, melainkan jawaban berbasis data atas pertanyaan: apa masalahnya, di mana kesenjangannya, siapa yang terdampak, dan apakah intervensi pemerintah sudah berhasil,” jelasnya.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemprov NTB mengembangkan Dashboard Eksekutif dan Dashboard Sektoral Kesehatan yang menyajikan ringkasan analisis cepat bagi pimpinan daerah saat menyusun arah kebijakan.
Gagasan dan terobosan tata kelola data NTB ini memantik perhatian besar dari Kemendagri, Bappenas RI, serta sejumlah pemerintah daerah dari berbagai provinsi. Bahkan, beberapa Pemda secara terbuka menyatakan minatnya untuk melakukan studi tiru (benchmarking) ke NTB guna mempelajari tata kelola NTB Satu Data.
Bagi Pemprov NTB, apresiasi ini menegaskan komitmen daerah bahwa data adalah fondasi utama, analisis adalah jembatan, dan keputusan pembangunan yang tepat bagi kesejahteraan masyarakat adalah tujuan akhirnya.
